pemerintah zimbabwe telah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as untuk mengirim pengamat pemilihan umum dibuat imbalan atas lobinya kepada pencabutan sanksi pada Salah satu dasawarsa terhadap negara afrika selatan tersebut.
menurut catatan media lokal dalam sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat pada wakil presiden serta menteri luar negeri zimbabwe supaya mengakui skill teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan publik. tapi ia menyarakan diizinkannya banyak pengamat pada negeri serta internasional.
saya siap membeli dana terhadap pemilihan umum nasional dan harmonis dalam zimbabwe, saat zimbabwe membuka pintunya bagi pengamat non-pemerintah dan independen, kata carson di di suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih lagi, kalau zimbabwe bersedia melayani pengamat internasional di masa pemilihan umum kedepan, saya siap mengkaji sanksi terarah kami serta menyarankan tindakan untuk meredakan semua sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan akan melaksanakan pemilihan umum diantara juni juga september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang sudah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, papar xinhua. ia mengatakan surat tersebut bekerja menetapkan persyaratan yang terhadap rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tidak mampu pada Satu tahap memuji skill zimbabwe untuk menyelenggarakan proses nasional juga pada saat lain menuntut proses itu diawasi, kata charamba.
dalam persentasi bagaimana pun, mereka datang dari belahan bumi lain, yang tak memiliki sangkut-paut dengan kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk di 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi serta demokrasi zimbabwe agar mendukung sederat sanksi yang meliputi larangan kepada lembaga keuangan supaya menyatakan pinjaman serta kredit serta mengurangi utang buat zimbabwe. beberapa pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian dengan as.
charamba mengatakan carson sebaiknya tak berfikir rakyat zimbabwe merupakan pihak bodoh dengan menyarankan ia mempunyai wewenang untuk mencabut sanksi.
ia tidak mempunyai kekuasaan supaya menghilangkan sanksi dan diputuskan dengan sistem parlementer. ia dan adalah pihak luar, tutur charamba. berbagai sanksi berada pada luar kekuasaan carson.
zimbabwe juga menghadapi sanksi dari uni eropa, termasuk larangan bepergian dan pembekuan aset bagi pejabat senior pemerintah. namun uni eropa dalam penghujung maret, telah mengeluarkan 83 pihak dari mendaftar sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil dan damai pada zimbabwe selama 16 maret.
namun, 10 pihak --termasuk presiden mugabe, istrinya serta para pejabat senior militer-- masih termasuk selama dalam mendaftar sanksi uni eropa.